PENGHAPUSAN ASET

Penghapusan aset adalah tindakan menghapus barang atau jasa dari daftar barang dan neraca karena alasan aset tersebut sudah tidak efisien, tidak efektif, tidak dibutuhkan atau karena alasan lainnya.
Didalam pengelolaan arang Milik Negara contohnya, Penghapusan harus menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk melepaskan/menghapuskan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang/jasa yang bersangkutan. penghapusan dilakukan biasanya karena alasan aset yang bersangkutan terutama dinilai sudah tidak efisien dan tidak efektif.
Tingkat efektivitas dan efisiensi didasarkan pada kriteria dan derajat perhitungan untuk aset yang bersangkutan.
Efektivitas berarti derajat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Atau efektifitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi-rendahnya target yang telah dicapai misal jumlah capaian, derajat kualitas, waktu dan lain-lain.
Adapun efisien berarti menggunakan sumber daya serendah mungkin untuk mendapat hasil (output) yang tinggi, atau efisien itu rasio yang tinggi antara output dengan input (a high ratio of output to input).
Umpama dalam pemahaman ekonomi, yang dimaksud dengan efisiensi ekonomi adalah ditunjukkan oleh tingkat penggunaan sumberdaya untuk mencapai produksi yng semaksimal mungkin baik untuk menghasilkan barang maupun jasa.
Dalam manajemen aset efisiensi yang senantiasa melekat dalam setiap tahap pengelolaan aset terutama upaya mencapai efisiensi yang tinggi dalam menggunakan waktu, tenaga dan biaya.
Penghapusan aset sama dengan penghapusan dari daftar barang/jasa. Tindak lanjut dari penghapusan aset dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

1. Pengalihan Aset (pemindahtanganan), dengan cara :

• Arti dan bedanya jual beli dg sewa beli, sewa menyewa.
• Tukar-menukar
• Hibah
• Penyertaan Modal

2.Pemusnahan Aset

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang (aset). Pemindahtanganan barang bertujuan guna meningkatkan tertib pengelolaan administrasi dan untuk mendapatkan pengelolaan barang yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bentuk pemindahtanganan barang meliputi :

1. Penjualan
2. Penyertaan Modal
3. Hibah
4. Tukar-menukar

Pemusnahan aset dilakukan apabila tindak lanjut dari keempat hal diatas tidak dapat dilaksanakan.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan aset kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Aset yang akan dijual harus terlebih dahulu dilakukan penilaian guna mendapatkan nilai wajar dari aset tersebut.
Pelaksanaan penjualan aset tersebut dilaksanakan dengan system lelang. Penjualan aset dilaksanakan dengan pertimbangan:

1. Untuk optimalisasi aset yang berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan.
2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi apabila dijual.
3. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset (barang/jasa) yang tidak laku dijual dalam lelang akan ditindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan aset yang dilakukan antara satu pihak dg lainnya.
Contoh:
Perusahaan A dengan B tukar menukar peralatan produksi dan operasi perusahaan
Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
Tukar menukar aset (barang) dilaksanakan dengan pertimbangan:

1. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan organisasi/insitusi yns
2. Untuk optimasi dan meningkatkan nilai aset.
3. Tidak tersedia dana untuk pengadaan aset yang dibutuhkan.

Contoh ketentuan dalam tukar menukar BMN/D:
Barang pengganti harus berada dalam kondisi siap digunakan pada saat penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Hibah adalah pengalihan kepemilikan aset tanpa memperoleh penggantian.
Contoh hibah BMN/D dilakukan umumnya dengan beberapa pertimbangan untuk kepentingan, yaitu :

1. Kepentingan Sosial
2. Kepentingan Budaya
3. Keagamaan
4. Kemanusiaan
5. Pendidikan (non-komersil)
6. Penyelenggaraan pemerintahan

Untuk BMN/D hibah dapat dilakukan dengan berbagai pihak, yaitu:

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kab/Kota
4. Pihak Lain

Dalam konteks barang milik negara atau daerah, aset yang akan dihibahkan harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya :

1. Bukan merupakan barang rahasia negara.
2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

1. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan aset yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik institusi puncak/induk.
2. Misal Pernyertaan modal Pemda untuk BUMD, dan
3. Penyertaan modal dari pemerintah RI untuk BUMN
4. Dalam kontek barang milik negara atau daerah, penyertaan modal bertujuan untuk mendirikan, mengebangkan, dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Aset. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Aset tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan. 2
2. Barang (aset) yang dikategorikan berbahaya bagi keamanan, keselamatan, dan kesehatan. 3
3. Terdapat alasan lain sesuai dengan peraturan

Pemusnahan aset dilakukan dengan cara :

1. Dibakar
2. Dihancurkan
3. Ditimbun
4. Ditenggelamkan
5. Dirobohkan atau cara lain

Khusus barang yang dikategorikan berbahaya dilakukan pemusnahan melalui cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tata cara pemusnahan aset :

1. Penelitian terhadap barang (aset) yang akan dimusnahkan. Penelitian yang harus dilakukan yaitu :
2. Penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen barang.
3. Penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik barang yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
4. Laporan hasil dari penelitian.
5. Disetujui dan dilakukan pemusnahan

Read More

PEMELIHARAAN ASET

Pemeliharaan menjadi satu di antara fungsi manajemen aset.
Berdasarkan siklusnya, semua aset tentu akan melalui tahap pemeliharaan.
Karena itulah, fungsi dan tahap pemeliharaan aset ini menjadi langkah sangat mendasar dalam manajemen aset.
Pemeliharaan aset mencakup pemeliharaan seluruh aset berwujud (tangible) maupun aset tidak berwujud (intangible).
Pemeliharaan perlu dipandang bukan hanya untuk menjaga dan memperbaiki aset fisik, namun lebih jauh dari itu, pemeliharaan adalah sebuah proses bisnis sesuai dengan pernyataan “maintenance is a business process turning inputs into usable outputs” (Steven dalam Campbell, 2011).

Pemeliharaan itu menjadi fungsi strategis dalam organisasi.
Pemeliharaan mencakup fungsi pengelolaan (managing), kerekayasaan (engineering), perencanaan (planning), pengawasan (supervising), dan pelaksanaan atau executing(Wilson, 2002:20).
Seluruh fungsi tersebut perlu diimplementasikan agar tujuan pemeliharaan dapat dicapai.
Setiap pemeliharaan perlu diawali penyusunan fungsi pengelolaan, kemudian fungsi kerekayasaan, perencanaan, pengawasan, dan diakhiri oleh fungsi pelaksanaan

Istilah pemeliharaan, perawatan dan perbaikan menjadi istilah sangat penting dalam penglolaan aset.
Ketiga istilah tersebut memiliki konotasi berbeda

Pemeliharaan aset

Pemeliharaan aset adalah sebuah sistem yang mencakup kombinasi dari sekumpulan aktivitas yang dilengkapi oleh beragam sumberdaya untuk menjamin agar aset bersangkutan dapat befungsi sebagaimana diharapkan.
Atau pemeliharaanasetadalah sekumpulan aktivitas yang diorganisasikan untuk menjamin agar aset dapat dioperasikan dalam kondisi terbaik dengan biaya terendah.

Pemeliharaan mencakup rangkaian kegiatan perawatan dan perbaikan.
Perawatanasetdimaksudkan untuk menjaga agar aset tetap dalam kondisi sesuai dengan fungsi yang dirancang untuk aset bersangkutan,
sedangkan perbaikanasetdimaksudkan untuk melakukan koreksi atau mengembalikan kondisi aset pada keadaan semula agar aset berfungsi sebagaimana dirancang.
Jadi perawatan itu dilakukan sebelum terjadi kerusakan, adapaun perbaikan setelah terjadi kerusakan. Dengan kata lain perawatan itu bersifat preventif, sedangkan perbaikan korektip atau represif.

Read More

PENGOPERASIAN ASET

Imflikasi positip menjadi perhatian utama pada:
Aspek Ekonomi berpengaruh terhadap kegiatan yang dapat mendorong peningkatan PAD
Aspek Hukum berpengaruh terhadap bukti tertib/legal

Read More

PENILAIAN ASET

Penilaian Aset

Penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penilai terhadap sesuatu barang/jasa untuk memberikan sebuah makna atau tingkatan kepada sesuatu. berikut ini adalah definisi dari penilaian menurut para ahli:
1. Menurut Asmawi Zainul dan Noehi Nasution mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun nontes.
2. Menurut Suharsimi Arikunto penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif.
3. Menurut Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Menurut Cangelosi (1995: 21) penilaian adalah keputusan tentang nilai.
4. (http://fip.uny.ac.id/pjj/wp:2019)
Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah sesuatu yang telah kita kerjakan (program pengajaran) telah berhasil atau belum melalui suatu alat pengukuran yang dapat berupa tes ataupun nontes

Penilaian (valuation) adalah pekerjaan profesi penilai untuk memberikan suatu opini nilai ekonomi yang berakar pada ilmu ekonomi klasik dan kontemporer (SPI 2002)

Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki dan menjadi anggota asosiasi profesi penilai yang diakui oleh pemerintah serta mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai -Indonesia (KEPI) dan standar keahlian lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian. SPI 0.5.57.1

Dasar penilaian yang sangat umum adalah berdasarkan nilai pasar, krn nilai pasar merupakan nilai fundamental, namun utk kepentingan dan tujuan tertentu NILAI PASAR MUNGKIN TIDAK COCOK.

NILAI adalah sejumlah uang yang setara dengan milik (property ) yang dapat memberikan keuntungan dari kepemilikan tersebut

NILAI PASAR adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan. (SPI 0.5.39.1).

dari nilai tersebut akan muncul hal yang sangat berkaitan dengan nilai ataupun penilaian yaitu:
BIAYA adalah sejumlah uang yang harus disediakan untuk memproduksi atau menciptakan barang dan jasa. dan

HARGA adalah sejumlah uang yang disetujui pembeli untuk dibayarkan dan disetujui penjual untuk diterima di saat tertentu dan melalui mekanisme pasar yang wajar

Ada alternatif lain yg mungkin cocok digunakan NILAI SELAIN NILAI PASAR sesuai SPI 2007 yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Jual Paksa
Nilai yang terbentuk karena ada kondisi memaksa untuk dijual.
Contoh : karena tekanan kondisi/desakan waktu.

2. Nilai Asuransi
Nilai pertanggungan atas objek yang diasuransikan.
Contoh : Asuransi rumah tinggal tidak menilai aset lahan dan lainnya selain rumah.

3. Nilai dalam Penggunaan
Nilai yang sesuai dengan penggunaan saat ini.
Contoh : Aset lahan dan bangunan pabrik yang berada di areal komersial tetapi yang dinilai hanya untuk penggunaan pabrik saja

4. Nilai Sisa
Misalnya menilai mesin pabrik yang sudah tidak dapat digunakan lagi sehingga hanya berupa nilai sisa rongsokan yang dinilai.

5. Nilai khusus
Nilai tertentu yang membuat nilai berbeda dengan nilai wajar.
Contoh : Nilai tanah yang memberi nilai khusus bagi OP seperti nilai lahan lebih tinggi daripada nilai wajar. Tanah tersebut memberikan nilai khusus karena menempel pada tanah yang telah dimiliki jadi ada kepentingan khusus

Read More

INVENTARISASI ASET

INVENTARISASI ASET:

Definisi dari Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset
Tugas Inventarisasi aset yaitu:

1. Pendataan,
2. Pencatatan, dan
3. Pelaporan hasil pendataan

adapun Tujuan dari Inventarisasi aset adalah:
1. Agar tertib dalam administrasi
2. Sebagai bentuk pengamanan aset secara:

a. Administrasi
b. Hukum/legal
c. Fisik

Menurut hasil Penelitian (Sugiama, 2014) melalui content analysis utk media massa menyatakan bahwa Permasalahan inventarisasi aset di Indonesia, dari analisis 28 kasus inventarisasi menunjukkan 3 kategori permasalahan yaitu: 1. Aset belum dicatat sebanyak 7 kasus memiliki porsi sebesar 25%; 2. Ketidak Tertiban dan Ketidak disiplinan dalam pendataan, pencatatan, dan pelaporan sebanyak 19 kasus memiliki porsi sebesar 68%; dan 3. Duplikasi pencatatan aset sebanyak 2 kasus dengan porsi 7% sehingga dijumlahkan menjadi 28 kasus atau 100%

Selain untuk Tertib administrasi, tujuan dari inventarisasi aset juga sebagai bentuk pengamanan aset. pengamanan aset secara fisik dapat berupa pemberian batas pada aset berupa tanah atau pemberian pagar pada bangunan, secara administratif inventarisasi aset yaitu harus terdapat pendataan, pencatatan, dan pelaporan atas hasil pendataan aset. sebagai bentuk pengamanan aset selanjutnya adalah pengamanan aset secara sah menurut hukum atau legal dengan memiliki bukti-bukti berupa kelengkapan dan keabsyahan bukti kepemilikkan, Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk aset berupa tanah atau lahan, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kendaraan, Faktur untuk barang lainnya. ketiga faktor tersebut merupakan bentuk inventarisasi aset dan pemenuhan aspek legal aset yang dicatat secara akurat dan aman secara legal. Fungsi kegiatan inventarisasi aset ini sangat erat kaitannya dengan Fungsi dalam siklus aset lainnya dalam Manajemen Aset (Sugiama, 2017) seperti yang terlihat pada gambar:

Upaya yang dapat dilakukan dalam Inventarisasi Aset adalah dengan penggunaan Sistem Informasi yaitu dengan cara kodefikasi. dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara kodefikasi adalah Pemberian kode barang pada setiap barang inventarisasi milik pemerintah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
Sasaran kodefikasi tersebut adalah semua barang milik pemerintah yang ada dan digunakan oleh pemerintah yang bersangkutan dengan tujuan Mengamankan dan memberikan kejelasan status Kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.

Tujuan Kodefikasi tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Memberi tanda pada administrasi aset secara tepat dan benar
2. Memberi tanda pada semua aset
3. Memudahkan identifikasi aset
4. Mempersingkat uraian aset
5. Mempermudah komunikasi yang berkaitan dengan aset untuk mencapai kesatuan bahasa
6. Menghindari kesimpangsiuran aset
7. Mempermudah tugas pemasok (rekanan) dan pemakai aset pada setiap unit kerja
8. Agar dihayati oleh setiap petugas yang menangani pengelolaan aset

Proses Inventarisasi Barang dengan Sistem Informasi Terkini:

1. Menggunakan Kode Batang (Barcode system)

• Sebuah Barcode System adalah sebuah informasi yang dikodekan kedalam sebuah bentuk garis-garis tipis dan lebar dengan spasi garis putih di tengahnya yang berisikan informasi tertentu dengan menggunakan jaringan hardware dan software , yang terutama terdiri dari komputer mobile , printer , scanner genggam , infrastruktur, dan software pendukung.
• Barcode System digunakan untuk mengotomatisasi pengumpulan data di mana rekaman tangan adalah tidak tepat waktu atau biaya yang efektif. lihat juga sejarah barcode 

2. Menggunakan QR Code

• Kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai .
• QR merupakan singkatan dari quick response atau respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula.
• Berbeda dengan kode batang, yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal, oleh karena itu secara otomatis Kode QR dapat menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang. untuk lebih banyak dapat dilihat disini 

Read More

PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET

Perencanaan kebutuhan aset merupakan rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan yang harus dicapai, memformulasikan strategi, menentukan dan memperhitungkan berbagai faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan menerapkan semua langkah untuk memperoleh aset yang diperlukan.

Perencanaan kebutuhan aset tidak lain adalah upaya untuk menentukan aset yang perlu disediakan, guna memenuhi kepentingan operasi agar berjalan efektif, efisien, dan aset bernilai tinggi selama umur aset bersangkutan, serta memilih cara terbaik untuk mencapainya.

Rangkaian aktivitas dalam perencanaan KEBUTUHAN ASET meliputi:

1. Mendefinisikan tujuan akhir (defining goals) 
2. Menetapkan strategi (establishing strategy), dan
3. Mengembangkan rencana ke dalam rangkaian aktivitas yang terkoordinasi (developing plans to coordinate activities)

TUJUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET

Tujuan perencanaan kebutuhan aset untuk memperjelas arah dalam pengadaan aset, memastikan agar operasi aset dapat dilakukan sesuai kebutuhan, menyediakan aset yang berfungsi secara efektif dan efisien, dan memilih cara paling tepat untuk menyediakan aset tersebut.

Langkah Konseptualisasi Penyusunan Renstra (Rencana Strategi) 

(Sugiama, 2013)

Siklus Besar Perencanaan Pengadaan Aset

Proses Umum Perencanaan Kebutuhan Aset (Sugiama, 2013)

Read More

JENIS-JENIS ASET

       Aset dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Menurut Sugiama (2013), keragaman aset dapat dikelompokan menurut beberapa dasar. Menurut bentuknya, aset dapat dibagi ke dalam dua bentuk :

1.   Aset berwujud atau tangible aset adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan  panca indera. Contoh aset berwujud antara lain :

a.     Tanah atau lahan;

b.     Bangunan;

c.      Infrastruktur misal jalan raya, jembatan, irigasi, waduk

d.     Peralatan dan perlengkapan pabrik atau plant and machinery

e.     Peralatan dan peralatan kantor misal meubeul atau furniture

f.      Persediaan barang

g.   Sumber daya alam seperti bahan tambang, hutan/tanaman, air dan sumber daya alam lainnya.

Read More